Baru-baru ini, pemerintah menginvestasikan Rp 200 triliun ke lima bank milik negara: BSI, BRI, BTN, BNI, dan Bank Mandiri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak secara tidak langsung selain memperbaiki distribusi kredit.
Purbaya dikutip pada Rabu (17 September 2025) mengatakan, “Saya menempatkan dana di bank-bank tersebut, berharap ekonomi akan membaik sehingga pada akhirnya pendapatan pajak akan meningkat.” Dana tersebut didistribusikan secara proporsional. BTN menerima Rp25 triliun, BSI menerima Rp10 triliun, sementara Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun.
Tujuan dari suntikan dana ini adalah untuk mempercepat distribusi kredit, yang akan memiliki dampak instan pada investasi, konsumsi, dan ekspansi ekonomi. Purbaya juga menggambarkan rencana yang sederhana namun efisien. Ia menyatakan bahwa masyarakat, UMKM, dan pelaku usaha akan menerima kredit dari dana pemerintah yang disalurkan ke bank-bank.
Setelah itu, kredit tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pengeluaran, yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pendapatan pajak akan meningkat dalam ekonomi yang aktif karena basis ekonomi akan berkembang, bukan hanya karena tarif yang lebih tinggi atau pajak yang lebih intensif. Purbaya juga memberikan contoh matematis. Kenaikan 0,5% dalam pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pajak lebih dari Rp100 triliun, dengan asumsi rasio pajak terhadap PDB tetap konstan.
Berikut adalah gambaran rencana arus kas untuk bank dan bagaimana hal itu mempengaruhi pajak untuk membantu Anda memahaminya:
Dampak Skema Arus Kas terhadap Pajak
- Bank menerima dana dari pemerintah. Untuk meningkatkan likuiditas, pemerintah mengirimkan Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara.
- Bank memberikan kredit kepada UMKM dan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan, UMKM, dan warga pribadi.
- Pinjaman Mendorong Investasi dan Konsumsi. Pinjaman meningkatkan aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi perluasan usaha, pengeluaran, dan manufaktur.
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional dipercepat oleh peningkatan investasi dan konsumsi.
- Peningkatan pendapatan pajak. Tanpa menaikkan tarif atau memperketat penagihan, peningkatan aktivitas ekonomi secara alami meningkatkan pendapatan pajak. Misalnya, pendapatan pajak dapat meningkat lebih dari Rp100 triliun dengan tambahan 0,5% pertumbuhan ekonomi.
Dengan program ini, pemerintah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar pengetatan penagihan, dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Diperkirakan pendekatan ini akan berkembang menjadi bentuk kebijakan fiskal yang meningkatkan pendapatan negara sambil mendorong dinamika ekonomi. Akhirnya, Bank Indonesia (BI) menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberikan Rp200 triliun dana baru kepada lima bank.
Transfer dana pemerintah, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, akan meningkatkan likuiditas sektor perbankan. Ia berpendapat bahwa strategi fiskal ini sejalan dengan tujuan BI untuk mendorong ekspansi ekonomi. Dalam konferensi pers BI pada Rabu, 17 September 2025, ia menyatakan, “Kami menyambut kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk transfer dana pemerintah yang semula disimpan di Bank Indonesia ke bank-bank untuk meningkatkan likuiditas.” Perry juga berpendapat bahwa kebijakan menempatkan dana di bank akan merangsang pertumbuhan ekonomi sektor riil. Selain itu, strategi ini dapat meningkatkan permintaan kredit, yang akan mendorong sektor ekonomi.